CIANJUR | MAGNETINDONESIA.CO – Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia Raya (Astakira) Pembaharaun Cabang Cianjur menilai, pengawasan dalam perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) relatif masih lemah. Akibatnya, tak sedikit PMI asal Cianjur yang bekerja di kawasan Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, jadi korban iming-iming calo atau sponsor.
“Padahal pemerintah sudah jelas-jelas melarang pengiriman PMI ke Timur Tengah. Tapi di Cianjur masih saja marak terjadi modus-modus seperti itu,” tegas Ketua DPC Astakira Pembaharuan Cianjur, Ali Hildan, kepada Magnet Indonesia Online, Minggu (2/9/2018).
Satu di antara buktinya, lanjut Ali, sejumlah keluarga PMI berdatangan ke Astakira Pembaharuan Cianjur untuk minta bantuan pemulangan anggota keluarga mereka karena tersandung masalah di tempat kerja.
“Dalam satu bulan ini ada sekitar lima aduan dari keluarga PMI yang rata-rata berangkat ke Timur Tengah,” ujar Ali.
Sejatinya, lanjut Ali, Pemkab Cuanjur terutama instansi berkompeten harus secepatnya turun tangan untuk mencegah pemberangkatan PMI non-formal ke Timur Tengah. Ali mencontohkan, seperti halnya informasi dari KBRI Arab Saudi, terdapat PMI warga Gandasoli, Kecamatan Cikalongkulon, sudah 18 tahun tertahan di sana dan tak bisa dipulangkan karena tidak memiliki dokumen.
“Keluarganya sudah terlacak. Anak kandungnya sudah datang ke kantor kami mengadukan nasib ibunya,” tandas dia.
Ketua Bidang Advokasi P2TP2A Kabupaten Cianjur, Lidya Indayani Umar, mengaku permasalahan pemberangkatan PMI harus menjadi perhatian pemerintah pusat, provinsi, serta kota/kabupaten. Pasalnya, sampai saat ini persoalan tersebut belum dibenahi maksimal.
