CIANJUR | MAGNETINDONESIA.CO – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, angkat bicara soal Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI. Kebijakan yang diterbitkan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, itu dinilai bertentangan dengan semangat Nawacita Presiden Indonesia, Joko Widodo, terutama soal kebijakan relaksasi 25 Daftar Negatif Investasi (DNI).
“Paket Kebijakan Ekonomi XVI tidak sejalan dengan kebijakan Nawacita Pak Presiden Jokowi, terutama soal relaksasi 25 DNI,” tegas Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, dalam rilis yang diterima Magnet Indonesia Online, Rabu (21/11/2018).
Ara yang juga salah satu influencer di Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin menyebutkan, kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution itu bertolak belakang dengan kebijakan Jokowi yang selama ini pro Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Mestinya pelaku UMKM harus diproteksi. Faktanya pelaku UMKM yang mampu bertahan dan menyelamatkan ekonomi saat Indonesia diterpa krisis moneter pada 1998. Di sisi lain banyak pengusaha besar rontok satu per satu. Mestinya Pak Darmin harus konsisten dengan Pak Jokowi yang pro UMKM,” ujar anggota Komisi XI DPR ini.
Ara meminta agar kebijakan itu dicabut kembali karena akan semakin membuka peluang penanaman modal asing (PMA). Idealnya, para pelaku UMKM harus dibela.
“Saat ini Pak Jokowi banyak sekali memberikan dukungan insentif. Kok tiba-tiba ada kebijakan ini. Ini jadi anomali. Saya minta menterinya mengikuti kebijakan Jokowi yang pro-UMKM,” tandas caleg PDI Perjuangan dari Dapil Jabar III meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini.
