SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Langkah Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, yang melantik 381 pejabat eselon III dan IV disorot sejumlah elemen masyarakat. Mereka mengendus adanya dugaan kepentingan dalam perombakan kabinet tersebut.
“Penempatan pegawai itu harus right man on the right job. Tapi beberapa di antara pejabat yang dilantik tak sesuai kompetensi, kapasitas, dan disiplin ilmu,” tegas Ketua Lembaga Analisis dan Transparasi Anggaran (Latas) Sukabumi, Fery Permana, Senin (12/11/2018).
Adanya indikasi ‘ketidakberesan’ dalam pelantikan itu diperkuat dengan pelaksanaannya yang dipusatkan di salah satu hotel. Fery menyayangkan Pemkab Sukabumi harus melantik di hotel yang tentunya memakan biaya lebih besar.
“Kenapa mesti di hotel? masih banyak bangunan aset pemkab yang mumpuni digunakan untuk pelantikan,” tuturnya.
Sekretaris DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Barat, Dewek Sapta Anugrah, menambahkan rotasi mutasi pejabat eselon III dan IV beberapa waktu lalu mengudang tanda tanya besar. Pasalnya, rotasi mutasi diindikasikan sarat kepentingan elite politik dan birokrasi.
“Tidak hanya itu, penggantian jabatan strategis yang ada juga penuh tanda tanya. Ada beberapa tingkatan eselon menjabat sekdis di dinas tertentu, kini harus kembali menjadi camat dan kepala bidang,” bebernya.
Hal itu, kata dia, tidak terjadi peningkatan jabatan atau karier birokrasi yang seharusnya dilakukan di jajaran pemkab. Jabatan birokrat adalah jajaran jenjang karier untuk pencapaian pelaksanaan tatanan reformasi birokrasi.
