SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Polemik buruh dengan PT Sentosa Utama Garmindo (SUG) Cicurug disorot Bupati Sukabumi, Marwan Hamami. Gara-garanya, dalam penyelesaian sengketa itu ada campur tangan dari Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi.
Bupati kurang sepakat dengan langkah yang diambil ketua DPRD karena terlalu jauh mencampuri urusan rencana penjualan aset PT SUG untuk membayar upah karyawannya. Pernyataan Marwan itu disampaikan di hadapan ribuan buruh PT SUG saat menggelar unjuk rasa di Pendopo Sukabumi, Rabu (6/2/2019) malam.
“DPRD tidak punya hak untuk mengeluarkan sebuah kebijakan. Fungsi DPRD hanya menampung aspirasi buruh,” kata Marwan.
Namun ketua DPRD memiliki argumentasi. Agus mengatakan keputusan itu atas kesepakatan yang diambil pada rapat bersama dengan perwakilan Pemkab Sukabumi.
“Saya klarifikasi. Tidak ada campur tangan DPRD dalam urusan penjualan aset perusahaan. DPRD hadir sebagai fungsi pengawasan saat digelar pertemuan antara pihak perusahaan dan perwakilan pemkab. Jadi keputusan penjualan aset itu untuk membayar upah buruh yang tertunggak,” tegas Agus, Rabu (6/2/2019).
Bagi Agus, DPRD ada di tengah-tengah. Artinya, DPRD mencari solusi terbaik dari permasalahan itu agar polemiknya tidak menjadi berkepanjangan.
“Ada dua opsi. Pertama, manajemen perusahaan dan buyer harus bisa menyelesaikan pembayaran upah serta penjualan aset berupa kain atau barang milik perusahaan guna menutupi upah karyawan,” tutur dia.
Hanya, kata dia, opsi pertama ditolak perusahaan dan buyer karena masing-masing punya data sehingga tidak ada titik temu. Penjualan aset itu usulan pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
