SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Sukabumi mendorong pihak eksekutif mengevaluasi pengelolaan pendapatan asli daerah. Pasalnya, terdapat sejumlah perangkat daerah penghasil tak memenuhi target PAD pada 2018.
“Ini perlu ada evaluasi,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Asep Haryanto, saat menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (1/7/2019).
Pandangan umum fraksi merupakan tindak lanjut penyampaian nota penjelasan mengenai tiga raperda usulan eksekutif yang disampaikan Bupati Sukabumi pada rapat paripurna, Kamis (27/6/2019).
“Tapi pada prinsipnya telah memenuhi kriteria aturan dalam penggunaannya sesuai RPJMD dan RKPD,” tegasnya.
Mengenai Raperda tentang Pengarustamaan Gender, Fraksi Golkar berharap ke depan pemerintah daerah harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap hak-hak perempuan agar lebih terfasilitasi secara maksimal. Hal itu untuk mendorong partisipasi perempuan di Kabupaten Sukabumi dalam pembangunan di segala bidang.
“Pemerintah daerah perlu memanfaatkan sistem data gender yang terintegral dengan data kependudukan. Sebab, gender bisa menjadi bahan perumusan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan, keluarga, dan anak. Gender juga dapat memberikan upaya pencegahan, perlindungan, serta advokasi kepada perempuan yang rentan terjadi kekerasan dan kejahatan,” beber Asep.
