<strong>SUKABUMI</strong> | <strong>MAGNETINDONESIA.CO</strong> - Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, meminta semua pihak berkompeten ikut bekerja sama menyelesaikan permasalahan agraria. Pasalnya, tanpa penyelesaian dari pemerintah daerah, termasuk pihak berkompeten, permasalahan agraria kerap berujung pada konflik yang semakin meruncing. "Penanganan masalah pertanahan dibutuhkan koordinasi dan kesepahaman semua pihak terkait melalui komunikasi yang efektif," kata Marwan saat menerima jajaran Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Sukabumi di Pendopo Sukabumi, Jumat (9/8/2019). Penanganannya tak hanya soal lahan garapan para petani, tapi juga aset lahan desa yang perlu diperhatikan dan teradministrasi dengan baik. Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi, Achdiar P Asmara, menyatakan masalah pertanahan di Kabupaten Sukabumi di antaranya menyangkut penataan tanah negara, legalitas tanah, penataan akses, reformasi agraria, serta pembangunan tol Bocimi Seksi II yang progres pengerjaannya sudah mencapai 75 persen. "Masalah tanah itu harus teradministrasikan dengan baik, terutama yang dikelola masyarakat," terang dia. Sementara menyangkut pembebasan lahan untuk tol Bocimi, Achdiar meminta segera diselesaikan. Utamanya menyangkut pembayaran kepada masyarakat atau pemilik lahan. Pada kesempatan itu dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemkab Sukabumi dengan Kantor ATR/BPN Kabupaten Sukabumi tentang pensertifikatan dan penanganan permasalahan aset tanah milik pemerintah daerah. Selain itu diserahkan pula sertifikat RSUD Sagaranten dan kawasan perkantoran Palabuhanratu. (<strong>adv</strong>)<!--nextpage--> <strong>Reporter</strong>: <a href="http://www.magnetindonesia.co">Giri Trisna Martin</a> <strong>Editor</strong>: <a href="http://www.magnetindonesia.co">Eddy Surya Wijaya</a>
