CIANJUR | MAGNETINDONESIA.CO – Suplier beras pada Program Sembako di Kabupaten Cianjur kebingungan dengan kebijakan yang dibuat Tim Koordinasi Bansos Pangan tingkat kabupaten. Pasalnya, suplier menilai terjadi tumpang tindih kebijakan yang cenderung menabrak aturan berdasarkan Pedoman Umum Program Sembako. Kondisi tersebut memicu terjadinya kekisruhan.
Satu di antaranya dirasakan Ade Rohmat, suplier beras atas nama CV Kramat. Ia menilai Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Cianjur melakukan blunder dengan menunjuk Bulog sebagai suplier.
“Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sosial, Bulog hanya sebagai penyedia, bukan jadi suplier. Sekarang yang terjadi di Cianjur, Bulog itu terkesan jadi suplier,” terang Ade kepada wartawan, Minggu (16/2/2020).
Menurut Ade, pemerintah menujuk Bulog sebagai penyedia beras pada Program Sembako itu tak lain agar komoditas yang tersimpan di gudang bisa dikeluarkan. Jika sekarang Bulog menjadi suplier, Ade menyebut beras yang tersimpan di gudang saat ini diyakini tidak akan tersalurkan.
“Ini karena Bulog menerima beras dari suplier untuk disalurkan pada Program Sembako. Lantas beras yang selama ini mengendap di gudang mau dikemanakan?,” tegas Ade.
Kondisi itu dipicu kebijakan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Cianjur yang terkesan tidak mengikuti aturan pada Pedoman Umum. Apalagi dalam waktu dekat ini di Kabupaten Cianjur akan memasuki masa panen.
“Bulog mau menyerap bagaimana kalau barang di gudangnya sendiri tidak dikeluarkan,” tegasnya.
Ade menuturkan Program Sembako tahun ini sebetulnya menjadikan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai ‘raja’. KPM berhak menolak atau mengembalikan komoditas pangan yang tersedia di agen E-Warong jika kualitas dan kuantitas beras tak sesuai standard.
