SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Jajaran Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat dengan para camat di wilayah untuk menindaklanjuti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sukabumi tahun anggaran 2020. Pasalnya, pada LKPj tercatat besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi IMB di tiap kecamatan berbeda-beda.
“Kita kumpulkan para camat untuk didengar pendapatnya mengenai PAD PBB dan retribusi IMB. Karena di beberapa kecamatan ada tren PAD naik, ada juga yang tidak mencapai target atau turun. Ini perlu kita ketahui persoalannya ada di mana,” ujar anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi, di sela memimpin rapat di aula kantor BKPSDM, Senin (19/4/2021).
Namun terungkap beberapa kecamatan yang mengalami penurunan PAD dari sektor PBB dan IMB satu di antara kendalanya yakni kurangnya tenaga penagih. Selama ini, penarikan PBB dan retribusi IMB di masing-masing kecamatan hanya dilakukan seorang pegawai.
“Persoalan ini akan kita tindaklanjuti. Kami meminta Pemkab Sukabumi secepatnya menambah pegawai khusus penarikan PBB dan retribusi IMB agar potensi PAD di masing-masing kecamatan bisa digarap maksimal,” ungkap Badri.
Menindaklanjuti LKPj, Komisi I juga menyasar berbagai persoalan yang terjadi di tiap kecamatan. Terutama menyangkut program kerja dan minimnya anggaran per tahun yang diterima kecamatan. Seperti gaji honorer non-PNS relatif kecil, pembinaan kepada para petani, peternak, serta pembangunan infrastruktur.
