SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Sejumlah elemen masyarakat Palabuhanratu mendatangi gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Kedatangan mereka ingin menyampaikan aspirasi terkait pemberdayaan masyarakat di PLTU Jabar 2 Palabuhanratu yang berada di bawah operasional PT Indonesia Power (IP).
Mereka menilai sejak PLTU berdiri, pengusaha lokal dari Palabuhanratu tidak dilibatkan sebagai pihak ketiga di IP. Selama ini, sebagai rekanan di IP pada umumnya vendor dari luar daerah. Menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat Palabuhanratu itu, DPRD Kabupaten Sukabumi akan beraudiensi dengan vendor PLTU dan manajemen PT IP.
“Kami sungguh prihatin, perusahaan plat merah sekelas IP tidak melibatkan masyarakat setempat sebagai rekanannya. Nanti kita akan melakukan sidak ke PLTU dengan instansi terkait,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, seusai beraudiensi dengan elemen masyarakat Palabuhanratu, di ruang Bamus DPRD, Senin (16/8/2021).
Yudha mengaku aspirasi dari masyarakat Palabuhanratu akan secepatnya ditindaklanjuti untuk mengetahui akar permasalahannya hingga mereka tidak dilibatkan sebagai rekanan PLTU.
“PLTU ini berdiri sudah lama, tapi perhatian perusahaan terhadap pengusaha lokal belum maksimal. Padahal masyarakat kita ingin berpartisipasi sebagai rekanan PLTU. Kita akan telusuri penyebab masyarakat tidak terlibat di dalamnya,” ungkapnya.
Dijelaskan Yudha, sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2014, bahwa masyarakat lokal harus diprioritaskan dan dilibatkan dalam kegiatan proyek nasional strategis. Di antaranya sebagai pekerja tetap, lepas, maupun rekanan untuk kelancaran sebuah proyek nasional. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal juga bisa mengurangi kesenjangan sosial.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya perusahaan yang berinvestasi di daerah, harus memberdayakan masyarakat lokal,” tegasnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengaku akan segera menggelar rapat internal membahas persoalan PLTU dengan mengundang Karang Taruna dan forum masyarakat Palabuhanratu.
“Nanti kita tindak lanjuti melalui rapat dengar pendapat. Hasil RDP sebagai bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan bersama-sama memperjuangkan aspirasi masyarakat ini,” bebernya.
Yudha meyakini masyarakat Palabuhanratu memiliki kemampuan finansial dan profesional sehingga ingin ikut berpartisipasi membangun PLTU jauh lebih baik.
“Pengusaha-pengusaha lokal juga mampu bersaing dengan vendor PLTU dari luar daerah,” ucapnya.
Audiensi elemen masyarakat Palabuhanratu dengan DPRD Kabupaten Sukabumi turut dihadiri anggota Komisi IV dan Komisi I dari Fraksi Partai Gerindra dan PPP. (adv)
Reporter:Â Agris Suseno
Editor:Â Bardal
