SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Himpunan Masyarakat Pecinta Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Himapilihan) Kabupaten Sukabumi menilai kawasan hutan yang terdapat di wilayah Pajampangan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi itu juga dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi saat turun hujan. Keprihatinan Himapilihan disampaikan dalam audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dan Dinas Lingkungan Hidup, Kamis (13/1/2022).
Ketua Himapilihan Kabupaten Sukabumi, Ridwan Dermawan, menegaskan sumber bencana yang terjadi di wilayah Pajampangan diduga akibat rusaknya ekosistem. Salah satunya di kawasan Puncak Buluh yang menjadi sumber mata air bagi warga.
“Masyarakat Pajampangan meminta pemerintah daerah bisa membangun penampungan air di Puncak Buluh untuk sumber mata air. Sehingga, kalau datang musim kemarau stok air akan tersedia untuk kebutuhan masyarakat. Melalui audiensi ini, kami berharap DPRD bisa memfasilitasi keinginan warga,” kata Ridwan.
Terdapat 4 poin tuntutan Himapilihan di antaranya meminta dukungan DPRD terkait restorasi hutan di Puncak Buluh, meminta dukungan pemerintah, KLHK, dan Kementerian Pertanian ikut terlibat mendorong pembangunan ekonomi kehutanan dan pertanian di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi meminta pemerintah daerah dan DPRD mendorong kebijakan hutan adat di Puncak Buluh agar tetap terjaga, serta meminta pemerintah daerah dan DPRD ikut merestorasi hutan pantai dan mangrove di pantai selatan.
“Kami juga meminta tindak tegas pelaku pembalakan kayu yang kerap merusak hutan di Pajampangan,” tegas Ridwan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, mengatakan semua aspirasi yang disampaikan Himapilihan akan diteruskan kepada pemangku kebijakan di daerah maupun pusat. Sebab, persoalan hutan kritis akan berdampak menimbulkan bencana alam yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami akan segera menindaklanjuti persoalan yang terjadi di wilayah Pajampangan. Mudah-mudahan secepatnya direspons oleh pemerintah,” tandasnya. (adv)
Reporter: Nandi Tores
Editor: Rian Munajat
Menu
Menu
Menu
