SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggandeng anggota DPR RI dari Komisi XI menggelar workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Kegiatan yang melibatkan sejumlah kepala desa itu dibuka Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri, di aula Sekretariat Daerah di Palabuhanratu, Jumat, 18 November 2022.
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan (Hergun), menegaskan, pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) di Kabupaten Sukabumi harus terencana, akuntabel, dan transparan, agar berdampak pada kemajuan desa masing-masing.
“Kami mendorong para kepala desa dapat melaksanakan pengelolaan DD lebih bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di desa,” ujarnya seusai menggelar workshop kepada wartawan.
Ia menekankan, para kepala desa bisa mencerna penjelasan dan panduan pengelolaan DD yang dipaparkan BPKP, sehingga tidak terjadi penyelewengan anggaran. Terlebih, alokasi penggunaan DD dikelola sepenuhnya oleh masing-masing desa.
“Intinya, pengelolaan DD harus transparan dan akuntabel serta disesuaikan dengan kebutuhan belanja desa,” tegas politikus Partai Gerindra itu.
Selain menggandeng anggota Komisi XI, workshop juga menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Kepala KPPN Sukabumi, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat.
Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Somantri, mengatakan, melalui kegiatan workshop para kepala desa bisa memahami tata cara pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebab, kepala desa merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
