SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna. Terdapat tiga agenda pada rapat paripurna yaitu penyampaian laporan Komisi III atas Raperda tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pengambilan keputusan dan persetujuan DPRD atas Raperda tentang LP2B, serta penyampaian pendapat akhir Bupati Sukabumi atas Raperda tentang LP2B, dan Raperda tentang Perlindungan Masyarakat (Linmas).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupten Sukabumi, Yudha Sukmagara, itu dihadiri Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, dan sejumlah kepala perangkat daerah. Seluruh anggota Fraksi-fraksi DPRD juga turut hadir mengikuti sidang paripurna.
“Ada dua Raperda sudah mendapat persetujuan DPRD pada paripurna hari ini. Di antaranya Raperda LP2B usulan eksekutif dan Raperda Linmas usul inisiatif legislatif,” kata Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, di sela memimpin rapat paripurna, Jumat, 17 Maret 2023.
Dia mengatakan, Bupati Sukabumi telah menyampaikan pendapat akhir terhadap kedua Raperda itu sebelum disahkan dan diregistrasi pada lembaran daerah.
“Kedua produk hukum di Kabupaten Sukabumi ini sudah sah menjadi Perda definitif,” tegasnya.
Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, menyampaikan, Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan telah diubah menjadi Raperda LP2B. Hal itu disesuaikan dengan amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B.
“Raperda LP2B yang telah disetujui DPRD ini memuat materi pokok mengatur pemberian insentif kepada petani yang menetapkan lahan sawah sebagai LP2B. Aturan dibuat untuk pengendalian dan menjamin ketersediaan LP2B. Sehingga ke depan ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Sukabumi terwujud,” bebernya.
