SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyambut baik terbitnya Perpres Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi. Nantinya proses pemberian izin pertambangan menjadi lebih mudah, cepat, dan hemat biaya.
Hal itu terungkap saat digelar workshop percepatan proses legalisasi izin pertambangan yang pesertanya terdiri dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), Bapelitbangda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, serta Bagian Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sukabumi.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Bambang Widiantoro, mengatakan, pengelolaan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) mineral bukan logam dan batuan, sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan provinsi berdasarkan UU Nomor 4/2009 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun, setelah ada pelimpahan kewenangan kepada provinsi, maka permohonan perizinan pertambangan prosesnya bisa lebih cepat dan mudah.
“Kita banyak menerima keluhan dari masyarakat dan pengusaha pertambangan terkait mekanisme permohonan perizinan. Selain prosesnya cukup lama, biayanya juga tidak sedikit yang harus dikeluarkan pemohon. Tetapi dengan Perpres Nomor 55/2022 ini akan menguntungkan pemohon izin pertambangan,” kata Bambang di sela membuka workshop percepatan proses legalisasi izin pertambangan di Kabupaten Sukabumi, di Hotel Augusta Palabuhanratu, Rabu, 24 Juli 2024.
