Bupati Sukabumi Marwan Hamami, menjelaskan seluruh kepala daerah diundang BPK RI untuk menyinergikan akuntansi dalam pengelolaan dan penganggaran sebagai upaya mendukung efektivitas pembangunan jangka panjang.
“Proses akuntansi pemerintahan di setiap daerah bisa menjadi alat berjalannya roda pembangunan yang efektif. Kita menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran berorientasi pada skala prioritas,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, menambahkan perolehan predikat WTP yang diterima setiap daerah bukan suatu kebanggaan sebagaimana disampaikan Ketua BPK RI. WTP sebagai penyemangat dalam urusan pengelolaan keuangan negara agar akuntabel dan transparan berdasarkan prioritas.
“WTP merupakan motivasi bagi setiap perangkat daerah untuk melakukan penataan sistem keuangan. Proses pengelolaan anggaran harus transparan dan dilaksanakan berorientasi pada konsep pembangunan,” tandasnya. (adv)
Reporter: Anugrah
Editor: Rian Munajat
