SUKABUMI | MAGNETINDONESIA.CO – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi dengan agenda penyampaian nota pengantar Bupati Sukabumi soal Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 19/2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan dan Raperda tentang APBD TA 2020, kembali digelar, Jumat (8/11/2019).
Penyampaian kedua nota Raperda itu sangat penting karena menyangkut agenda politik serta keuangan daerah. Terlebih, perubahan Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan ini dilatarbelakangi karena menyangkut pembiayaan penyelengaraan Pilkada 2020.
“Ini diamanatkan PP Nomor 6/2005 junto PP Nomor 78/2012 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemilihanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dilaksanakan Secara Langsung,” kata Bupati Sukabumi, Marwan Hamami.
(Baca Juga:Â DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Empat Raperda)
Menurut Marwan, pada Pasal 80 ayat (5) dan ayat (6) PP Nomor 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan harus sudah ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas Raperda tentang APBD 2020.
Diakuinya, penyusunan penetapan Raperda tentang APBD 2020, didasari pertimbangan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021.
“Tema pembangunan pada 2020 sesuai tercantum dalam RKPD adalah pembangunan ekonomi berbasis kawasan difokuskan pada pengembangan dua kawasan pertumbuhan yaitu kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu dan kawasan ekowisata Gunung Gede Pangrango,” bebernya.
